Warga Kepulauan Datangi DPRD Sumenep, Keluhkan Kapal Over Kapasitas
Kapal Sumekar Menuju Kangean
KANGEAN – Kekesalan warga kepulauan terhadap pelayanan transportasi laut di Sumenep memuncak. Sejumlah warga yang tergabung dalam Tim Pemantau Pembangunan Pusat dan Daerah (TP3D) mendatangi kantor DPRD, kemarin (15/10).

Kedatangan mereka untuk mendesak supaya dewan dan pemerintah serius dalam menyikapi pelayanan transportasi laut. Sebab, selama ini jasa angkutan laut masih menyisakan persoalan yang tidak kunjung terselesaikan.

Salah satu topik yang menjadi pembicaraan pada saat audensi adalah pelanggaran yang kerap dilakukan operator kapal dan instansi pengawas lainnya. Salah satunya masalah kelebihan kapasitas (overload). Hal itu hampir terjadi pada semua pelayaran dengan berbagai rute. Seperti rute Sumenep-Kangean, Sumenep-Sapeken, Sumenep-Banyuwangi, begitu juga sebaliknya.

Para operator kerap melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Laut. Padahal, kesalahan sedikit saja dapat memicu terjadinya kecelakaan di laut.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai pemerintah perlu segera melakukan tindakan tegas kepada operator angkutan laut yang terbukti melanggar aturan. Sehingga para penumpang merasa nyaman dan aman.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumenep, Moh. Hanafi mengakui persoalan kelebihan kapasitas penumpang kapal yang kerap terjadi. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) lebih serius melayani transportasi laut.

Hanafi menambahkan, jika persoalan itu disebabkan karena kekurangan armada, maka dishub sebagai instansi yang bertanggung jawab harus segera mencarikan solusinya. Selanjutnya hal itu dapat disampaikan kepada bupati.

”Bagaimanapun, masyarakat kepulauan itu juga bagian dari masyarakat Sumenep yang berhak mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, M.C. Argoto mengatakan, bahwa pihaknya akan mengupayakan agar kapasitas penumpang disesuaikan dengan sertifikat keselamatan kapal yang dimiliki syahbandar.

Namun, kata Argoto, untuk merealisasikannya, dia minta kerja sama dari semua pihak. Termasuk calon penumpang tidak memaksakan ikut kapal yang sudah penuh. ”Harapannya, nanti para penumpang kapal bisa menemukan kenyamanan saat melakukan pelayaran,” katanya []radarmadura.co.id